Visit Toraja Utara

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara, struktur organisasi, Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2010 tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN KEPALA DINAS

Pasal  3

(1)    Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
(2)    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
(3)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
a.    Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)    Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.    menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
b.    menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
c.    menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
d.    menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
e.    menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
f.    menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
g.    menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
h.    menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i.    menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
j.    menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, kebudayaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata dan promosi dan kemitraan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
k.    menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

 

BAB  IV
SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal   4

Sekretariat Terdiri dari :
a.    Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian;
b.    Sub Bagian Keuangan;
c.    Sub Bagian Program dan Anggaran.


Bagian Kedua
TUGAS POKOK, FUNGSI JABATAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIS DAN SUB. BAGIAN

Pasal  5

(1)        Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris;
(2)      Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan     mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

(3)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a.    Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
b.    Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c.    Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrative Dinas;
d.    Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;
e.    Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f.    Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g.    Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelola keuangan;
h.    Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dana pelaporan pelaksanaana tugas Dinas;
i.    Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
j.    Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaana tugas Dinas;
k.    Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l.    Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n.    Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.


(4)    Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.    melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Sekretariat;
b.    melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
c.    melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
d.    melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
e.    melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
f.    melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
g.    melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h.    melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i.    melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j.    melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k.    melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
l.    melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
m.    melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o.    melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
p.    melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
q.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
r.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5)    Sekretariat, membawahkan :
a.    Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian;
b.    Sub Bagian Keuangan;
c.    Sub Bagian Program dan Anggaran.

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal  6

1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian;
2.    Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok merencakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)  Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a.    Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
b.    Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c.    Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d.    Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan Dinas;
e.    Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
f.    Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
g.    Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
h.    Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
i.    Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya;
j.    Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas;
k.    Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
l.    Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
m.    Pelaksanaan pengelola perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
n.    Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
o.    Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
p.    Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
q.    Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
r.    Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
s.    Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
t.    Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai;
u.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
v.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
w.    Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan Dinas.

(4)    Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.    melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
c.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
d.    melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
e.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
f.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
g.    melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
h.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
i.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
j.    melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
k.    melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
l.    melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
m.    melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
n.    melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
o.    melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
p.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q.    melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
r.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
s.    melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
t.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
u.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Pasal  7

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini
Kepala Sub Bagian Keuangan meyelenggarakan fungsi :
a.    Penyusunan rencana dan program kerja oprasional kegiatan pengelolaan keuangan dinas;
b.    Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
c.    Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
d.    Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pengawai negeri sipil;
e.    Perencanaan oprasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
f.    Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
g.    Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinias;
h.     Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
i.    Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progaram kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
j.    Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
k.    Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran  pelaksanaan tugas Dinas;
l.    Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelakasanaan tugas;
m.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan  fungsinya;
n.    Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;



(3)    Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.    melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
b.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
c.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
d.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
e.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
f.    melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
g.    melaksanakan perbendaharaan keuangan;
h.    melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi   keuangan;
i.    melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
j.    melaksanakan verifikasi keuangan;
k.    melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
l.    melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
m.    melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
n.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o.    melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
p.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keuangan;
q.    melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
r.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
s.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Sub Bagian Program dan Anggaran
Pasal  8


1.    Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
2.    Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok  
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
Dinas;
3.    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal
Ini Kepala Sub Bagian  Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a.    Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b.    Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
c.    Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
d.    Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;
e.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g.    Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

(4)    Subbagian  Program dan Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.    melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian  Program dan Anggaran;
b.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
c.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
d.    melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
e.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
f.    melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
g.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h.    melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan progam;
i.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
j.    melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
k.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
l.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

BAB  V
BIDANG KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Bidang Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari :
a.    Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni;
b.    Seksi Pelestarian dan Pagelaran Seni;
c.    Seksi Sastra,Sejarah dan Kepurbakalaan.

Bagian Kedua
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
BIDANG KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
Pasal  10

(1). Bidang Kebudayaan dan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan bawahan, serta menyusun konsep rencana dan memantau pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

a.    perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
b.    pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang musium, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional serta kesenian; dan
d.    pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas  dan fungsinya.

(3).  Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan   (2) pasal ini Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.    menyusun rencana kerja dan program tahunan untuk dijadikan acuan kerja;
b.    membagi tugas kepada seksi-seksi dengan memberikan disposisi sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan berjalan dengan baik;
c.    mengontrol/mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk kerja dan pembinaan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
d.    melakukan kerja sama dengan organisasi yang bergerak di bidang pembinaan kebudayaan dan kesenian;
e.    menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari pemecahannya;
f.    melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    menyusun / membuat laporan pelaksanaan tugas untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
h.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

 

Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni

Pasal  11

(1)    Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi  adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan, monitoring, evaluasi bidang kebudayaan dan pelestarian seni budaya yang meliputi penyusunan data organisasi seni, penerbitan biodata dan konsep seni seniman, penyuluhan kebudayaan, revitalisasi seni, penelitian dan pengembangan seni, penghargaan terhadap karya seni, penggalian pengolahan seni serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, penyusunan data dan pelaporan.
(2).  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni mempunyai fungsi:

a.    perumusan kebijakan teknis di bidang Tradisi dan Pengembangan Seni;
b.    pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tradisi dan   Pengembangan Seni;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Tradisi dan Pengembangan Seni; dan
d.    pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.    menyusun rencana  kegiatan pembinaan pengembangan seni berdasarkan program kerja bidang serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b.    menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengembangan;
c.    menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan, monitoring evaluasi kegiatan meliputi pemberi bantuan kebudayaan, penyusunan data organisasi seni, penerbitan biodata dan konsep seni seniman, penyuluhan kebudayaan, revitalisasi seni, penelitian dan pengembangan seni, penghargaan terhadap karya seni, penggalian pengolahan seni;
d.    melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pembinaan kesenian, sanggar seni/organisasi seni untuk pembinaan dan pengembangan  dan pelestarian seni budaya;
e.    melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan seksi pembinaan pengembangan seni;
f.    menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan seni;
g.    menyusun instrumen pemantauan  pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan seni;
h.    menganalisis data  kegiatan pembinaan pengembangan seni sebagai bahan masukan atasan;
i.    menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan  tenaga teknis,  sarana dan prasarana menyiapakan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan seni usul dari unit terkait;
j.    menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan penghapusan sarana dan prasarana Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni dari unit terkait;
k.    mensukseskan program pemerintah untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan tradisi, dan kesenian yang hampir punah sehingga dapat mengenal budaya bangsa sendiri dalam upaya pelestarian nilai-nilai luhur suatu bangsa;
l.    melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya dan penyiapan bahan pembinaan seniman;
m.    melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM pada kegiatan penyusunan data organisasi seni, penerbitan biodata dan konsep seni seniman, revitalisasi seni, penelitian dan pengembangan seni, penghargaan terhadap karya seni dan penggalian pengolahan seni;
n.    menyiapkan bahan bintek penggunaan  dan pemeliharaan sarana dan prasana  kegiatan penyusunan data organisasi seni, penerbitan biodata dan konsep seni seniman, revitalisasi seni, penelitian dan pengembangan seni, penghargaan terhadap karya seni, penggalian pengolahan seni sesuai ketentuan;
o.    memberikan penilaian pada staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf;
p.    melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
q.    melaksanakan penyusunan data statistik seksi pembinaan pengembangan seni untuk pengambilan kebijakan atasan;
r.    menyampaikan saran dan masukan kepada atasan  sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
s.    menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan pendidikan guru seni dan pelaku seni;
t.    menyiapkan konsep kegiatan karnaval dan hiburan pada hari-hari bersejarah;
u.    menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas pembinaan pengembangan seni dan pelaksanaan peraturan perundangan; dan
v.    melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelestarian dan Pagelaran  Seni

Pasal  12

(1)    Seksi Pelestarian dan Pagelaran  Seni dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kebudayaan. seksi kesenian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pelestarian dan pagelaran kesenian.

(2)    untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian dan Pagelaran  Seni mempunyai fungsi:
a.    perumusan kebijakan teknis di bidang Pelestarian dan Pagelaran  Seni;
b.    pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pelestarian dan Pagelaran  Seni;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pelestarian dan Pagelaran  Seni; dan
d.    pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan    ayat (2), Seksi Pelestarian dan Pagelaran  Seni mempunyai rincian tugas :
a.    menyusun rencana  kegiatan pelestarian dan pagelaran seni berdasarkan program kerja bidang serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b.    menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengembangan dan pelestarian seni budaya ;
c.    melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pembinaan kesenian, sanggar seni/organisasi seni untuk pelestarian dan pagelaran seni;
d.    melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan seksi pelestarian dan pagelaran seni;
e.    menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pagelaran seni;
f.    menyusun instrumen pemantauan  pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian dan pagelaran seni;
g.    menganalisis data  kegiatan pembinaan pelestarian dan pagelaran seni sebagai bahan masukan atasan;
h.    menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan  tenaga teknis,  sarana dan prasarana menyiapakan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pagelaran seni dari unit terkait;
i.    mensukseskan program pemerintah untuk menggali dan melestarikan kesenian yang hampir punah sehingga dapat mengenal budaya bangsa sendiri dalam upaya pelestarian nilai-nilai luhur suatu bangsa;
j.    menyusun bahan kerja sama pembinaan dan pengembangan SDM pada kegiatan pelestarian dan pagelaran seni;
k.    melaksanakan kegiatan pelestarian dan pagelaran seni dan penyiapan bahan pelestarian seni;
l.    memberikan penilaian pada staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf;
m.    melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n.    melaksanakan penyusunan data statistik seksi pelestarian dan pagelaran Seni untuk pengambilan kebijakan atasan;
o.    menyampaikan saran dan masukan kepada atasan  sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
p.    menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas pelestarian dan pagelaran Seni dan pelaksanaan peraturan perundangan; dan
q.    melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan

Pasal  13


(1)    Seksi Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kebudayaan. Seksi Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan  mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Sastra, sejarah dan kepurbakalaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan, monitoring evaluasi kegiatan meliputi penyuluhan kebahasaan, pembinaan kesadaran sejarah dan nilai tradisional, penulisan cerita rakyat, pembinaan dan inventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, inventarisasi benda cagar budaya, pembinaan juru pelihara benda cagar budaya, pendataan/perawatan dan pengadaan koleksi museum, pembinaan dan apresiasi  tentang arti dan fungsi museum  di lingkungan sekolah dan masyarakat.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sastra,
Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :
a.    perumusan kebijakan teknis di bidang Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan;
b.    pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai rincian tugas :
a.    menyusun rencana  kegiatan kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan program kerja bidang serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b.    menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan;
c.    menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan, monitoring evaluasi kegiatan meliputi penyuluhan kebahasaan, pembinaan kesadaran sejarah dan nilai tradisional, penulisan cerita rakyat, pembinaan dan inventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, inventarisasi benda cagar budaya, pembinaan juru pelihara benda cagar budaya, pendataan/perawatan dan pengadaan koleksi museum, pembinaan dan apresiasi  tentang arti dan fungsi museum, di lingkungan sekolah dan masyarakat;
d.    melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/organisasi yang menangani kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan untuk pembinaan, pengembangan dan pelestarian;
e.    melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan seksi Sastra, sejarah dan kepurbakalaan;
f.    menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di lingkungan pendidikan dan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kegiatan kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan;
g.    menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan dilingkungan pendidikan dan masyarakat;
h.    menganalisis data pelaksanaan kegiatan kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat sebagai bahan masukan atasan;
i.    menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan  tenaga teknis, sarana dan prasarana menyiapkan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan usul dari unit terkait;
j.    menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan penghapusan sarana dan prasarana seksi sastra, sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan dari unit terkait;
k.    mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai luhur warisan budaya dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa, yang selanjutnya dapat menjadikan perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa;
l.    menyusun bahan kerja sama pembinaan dan pengembangan SDM pada kegiatan kampanye pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kekayaan cagar budaya dan penggunaan bahasa yang baik dan benar;
m.    melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM pada kegiatan  kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan;
n.    menyiapkan bahan bintek penggunaan  dan pemeliharaan sarana dan prasana  kegiatan kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan sesuai ketentuan;
o.    menyusun inventaris sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan SDM  kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan;
p.    memberikan penilaian pada staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf;
q.    melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
r.    melaksanakan penyusunan data statistik seksi sastra, sejarah dan kepurbakalaan untuk pengambilan kebijakan atasan;
s.    menyampaikan saran dan masukan kepada atasan  sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
t.    menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan pendidikan guru bahasa sastra dan sejarah;
u.    menyiapkan konsep kegiatan penting hari-hari bersejarah;
v.    menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas kebahasaan kesusasteraan, sejarah dan kepurbakalaan dan melaksanakan peraturan perundangan dibidang sastra, sejarah dan kepurbakalaan; dan
w.    melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebudayaan  sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
BIDANG PEMASARAN
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal   14

Bidang Pemasaran Terdiri Dari :
a.    Seksi Promosi.
b.    Seksi Hubungan Lembaga Wisata dan MICE; dan
c.    Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata.

Bagian Kedua
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
BIDANG PEMASARAN
Pasal  15

(1)    Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan tugas di bidang pemasaran yang meliputi penyelenggaraan promosi, hubungan lembaga wisata, penyiapan bahan promosi, analisa pasar, dan investasi pariwisata.
(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :
a.    Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemasaran meliputi :  Promosi Pariwisata , Hubungan Lembaga dan  MICE , serta Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata
b.    Pelaksanaan pengelolaan kegiatan pemasaran meliputi : Promosi Pariwisata, Hubungan Lembaga Dan MICE, serta Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata
c.    Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran meliputi : Promosi Pariwisata, Hubungan Lembaga Dan MICE, serta Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata
d.    Pelaksanaan monitoring , Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pemasaran
e.    Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)    Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada (1) dan (2) Bidang Pemasaran mempunyai rincian tugas :

a.    menyusun rencana kegiatan dan program sub seksi bidang pemasaran untuk dijadikan acuan kerja;
b.    mendistribusikan tugas pada bawahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
c.    menganalisis dan merencanakan promosi dalam dan luar negeri, melaksanakan hubungan kerjasama antar lembaga wisata nasional dan internasional dan mengoperasikan web.site  kepariwisataan;
d.    mendistribusikan bahan-bahan promosi dan karya produk kepariwisataan melalui media cetak, media elektronik, LSM, kedutaan besar, dan agen-agen perjalanan wisata;
e.    pengembangan analisa pasar dan investasi pariwisata;
f.    melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
g.    menginventarisasi permasalahan kepariwisataan yang timbul dan mencari upaya pemecahan masalahnya;
h.    membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi-seksi Bidang Pemasaran sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi;
i.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Seksi Promosi
Pasal  16

(1)    Seksi Promosi dan Penyiapan Bahan Promosi dipimpin oleh seorang  Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan promosi.
(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Promosi dan Penyiapan Bahan Promosi mempunyai fungsi :
a.    Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan promosi dalam dan luar negeri
b.    Pelaksanaan pengelolaan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri
c.    Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di seksi Promosi Pariwisata
d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)  Seksi Promosi dan Penyiapan Bahan Promosi mempunyai rincian tugas :
a.    melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi;
b.    mendesain dan menyelenggarakan pengadaan bahan promosi, publikasi kepariwisataan;
c.    menganalisa perkembangan dan pola perjalanan kunjungan wisata secara individual atau kelompok;
d.    menyusun data base profil wisata dalam rangka persiapan bahan promosi dan evaluasi;
e.    menyelenggarakan promosi kepariwisataan melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya;
f.    mendistribusikan barang promosi ke dalam dan luar negeri untuk meningkatkan penyebarluasan kepariwisataan Toraja Utara;
g.    menyiapkan bahan dan administrasi pelaksanaan pameran dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
h.    melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
j.    menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Hubungan Lembaga Wisata dan MICE
Pasal  17

(1)    Seksi Hubungan Lembaga Wisata dan MICE mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan kerjasama nasional dan internasional di bidang kepariwisataan;
(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga Wisata  dan MICE mempunyai fungsi :
a.    Pelaksanaan pengumpulan data lembaga-lembaga wisata /MICE dan data lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
b.    Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga pariwisata regional dan internasional;
c.    Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga Wisata dan MICE mempunyai rincian tugas :
a.    melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program Seksi Hubungan Antar Lembaga Wisata dan MICE;
b.    mendistribusikan tugas pada bawahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
c.    menyiapkan bahan-bahan dan administrasi penyelenggaraan kerjasama lembaga pariwisata baik regional maupun internasional
d.    mengikuti event yang diselenggarakan oleh lembaga pariwisata;
e.    melakukan kerja sama antara lembaga dan masyarakat pariwisata;
f.    menyelenggarakan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).
g.    menyusun hasil laporan pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Lembaga Wisata dan MICE;
h.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata
Pasal  18

(1)    Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan analisis pasar dan investasi pariwisata.
(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata  mempunyai fungsi :
a.    Penyiapan Bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan analisa pasar dan investasi pariwisata.
b.    Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengawasan dan pengendalian analisa pasar dan investasi pariwisata.
c.    Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan analisa pasar dan investasi pariwista.
d.    Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pelaporan Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata. 

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata mempunyai rincian tugas :
a.    menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata;
b.    mendistribusikan tugas pada bawahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
c.    mengumpulkan dan mengolah data pasar wisata dan data investasi pariwisata untuk dijadikan bahan analisa pengembangan pasar dan investasi pariwisata;
d.    menyiapkan bahan evaluasi dan menganalisa perkembangan pasar wisata;
e.    menganalisa pola perjalanan kunjungan wisatawan secara individual atau kelompok, serta jenis kelamin, umur, lama tinggal, dan tingkat pengeluaran wisatawan;
f.    menyiapkan bahan dan administrasi penanaman investasi kepariwisataan di daerah Toraja Utara;
g.    menyiapkan bahan promosi investasi kepariwisataan;
h.    melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i.    menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Analisa Pasar dan Investasi Pariwisata;
j.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

BAB  VII
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

Bidang Pengembangan Sumber Daya Dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari :
a.    Seksi Bimbingan dan penyuluhan.
b.    Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
c.    Seksi Pembinaan Event dan Daya Tarik Wisata.


Bagian Kedua
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal  20

1.  Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pembinaan sumber daya dan peningkatan peran serta masyarakat.

2.    Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran serta Masyarakat mempunyai fungsi:
a.    penyusunan rencana kegiatan dan program;
b.    penyelenggaraan penyuluhan dan pembentukan kelompok sadar wisata;
c.    analisis data dan potensi dalam rangka peningkatan / pemanfaatan sumber daya alam;
d.    penyelenggaraan pembinaan even dan daya tarik wisata;
e.    penyelenggaraan pembinaan dalam rangka pembinaan peran serta masyarakat.

3.    Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut ayat (1) dan (2) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pariwisata;
b.    Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.    Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
d.    Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan  kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
e.    Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
f.    Melaksanakan penyuluhan dan analisis  data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
g.    Melaksanakan pengawasan terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata.
h.    Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebijakan rencana pengadaan sumber daya manusia pariwisata;
i.    Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
j.    Melaksanakan penyusunan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, 


Pasal  21

1.    Seksi penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas penyuluhan, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, dan kepariwisataan serta pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata.
2.    Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut ayat (1) Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Peran Serta dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan   pariwisata.
3.  Tugas pokok dan fungsi dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini mempunyai rincian    tugas :
a.    menyusun rencana kerja kegiatan / program Seksi Penyuluhan;
b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
c.    mengumpulkan dan mengolah data karakteristik kelompok masyarakat tertentu untuk dijadikan bahan analisa pembentukan kelompok sadar wisata;

  • Hotel

  • Restoran & Cafe

  • Transportasi

 
 
 
 
JA Content Slide Error: There is not any content in this category
You are here: Profil Tugas Pokok dan Fungsi